integritasnewsindonesia.com -- Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tidak mengubah sikap politik partainya terhadap pemerintahan. Ia menyatakan bahwa PDIP tetap konsisten berada di posisi sebagai partai penyeimbang.
Menurut Guntur, sejak awal PDIP tidak mengidentifikasi diri sebagai bagian dari koalisi pemerintahan maupun oposisi, mengingat sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal struktur oposisi secara formal.
“Sejak awal PDI Perjuangan memilih menjadi kekuatan penyeimbang. Bukan koalisi, tapi juga tidak bisa disebut oposisi. Ibu Megawati konsisten dengan sistem ketatanegaraan kita,” ujar Guntur dalam pernyataannya, Minggu (3/8).
Ia menjelaskan bahwa sikap tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP tahun 2024 dan tetap berlaku meski Hasto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
“Amnesti untuk Mas Hasto tidak memengaruhi posisi politik PDIP,” imbuhnya.
Guntur juga menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP bukanlah pemimpin yang menjalankan politik transaksional. Ia menambahkan, PDIP akan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, dan akan bersikap kritis terhadap program yang dinilai tidak pro-rakyat.
“Kalau pun ada dukungan terhadap program Presiden Prabowo, itu dengan syarat programnya berpihak kepada rakyat. Jika tidak, PDIP tetap akan menyuarakan kritik,” jelasnya.
Sikap ini kembali ditegaskan dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu (2/8), di mana Megawati menyatakan bahwa partainya tidak mengambil posisi oposisi, melainkan bertindak sebagai kekuatan penyeimbang.
Megawati menekankan bahwa keberpihakan PDIP bukan ditentukan oleh posisi dalam kekuasaan, tetapi oleh komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan oleh Soekarno.
“PDIP tidak mengambil peran sebagai oposisi, juga tidak semata-mata berkoalisi demi kekuasaan. Kami adalah partai ideologis yang setia pada rakyat, dan bertindak sebagai penyeimbang untuk memastikan arah pembangunan tetap sesuai konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Megawati.
Social Media