integritasnewsindonesia.com -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menyikapi hal itu, IM57+ Institute mendorong KPK untuk menelusuri lebih jauh keberadaan sindikat pemerasan yang diduga telah mengakar di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
“Kami berharap KPK tidak hanya berhenti pada penangkapan Immanuel Ebenezer, tetapi juga membuka praktik kongkalikong dan jaringan pemerasan yang selama ini bercokol di Kemnaker. Fakta bahwa kasus serupa terus berulang menunjukkan masih kuatnya jejaring korupsi di sana,” ujar Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, Jumat (22/8/2025).
Lakso menekankan perlunya audit etik menyeluruh guna membersihkan praktik korupsi yang mengakar, sekaligus mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur Kemnaker. Menurutnya, janji Presiden dalam pidato soal prioritas pemberantasan korupsi masih belum tampak dalam implementasi di jajaran kementerian.
“Presiden harus mengambil langkah radikal dalam pembenahan tata kelola kementerian dan lembaga negara, khususnya di Kemnaker,” imbuhnya.
Ia menyoroti bahwa kasus pemerasan ini muncul hanya beberapa minggu setelah KPK menahan tersangka korupsi Izin Tenaga Kerja Asing. Hal ini menunjukkan belum adanya perbaikan sistem di Kemnaker sehingga praktik korupsi serupa tetap terjadi.
“Ini mencerminkan kegagalan serius dalam pemberantasan korupsi, sehingga dibutuhkan reformasi kelembagaan yang lebih sistemik,” tegas Lakso.
Lebih jauh, Lakso meminta Presiden mendukung penuh KPK untuk terus melakukan OTT sebagai bentuk nyata komitmen antikorupsi, serta memastikan lembaga tersebut tidak terhambat oleh intervensi politik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar