integritasnewsindonesia.com -- BPJS Kesehatan menginformasikan bahwa sekitar 12.000 kuota peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari pemerintah pusat masih belum terpakai di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Makassar, Muhammad Aras, mengimbau pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti dan memanfaatkan kuota tersebut guna memperluas cakupan kepesertaan. Ia menegaskan, jika kuota itu dapat dialihkan ke pemerintah pusat, maka beban anggaran daerah dapat berkurang. Saat ini, tingkat kepesertaan di Makassar sudah mencapai 99,87% atau sekitar 1,2 juta jiwa, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 81,94%.
Dibandingkan Agustus 2024, angka ini meningkat dari 99,7%, menempatkan Makassar sebagai salah satu daerah dengan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas secara nasional. Dengan status ini, peserta baru yang didaftarkan pemerintah daerah bisa langsung aktif tanpa harus menunggu masa satu bulan seperti sebelumnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk terus memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh warga. Meski demikian, pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti wilayah yang sulit dijangkau, data peserta yang belum valid, serta keterbatasan anggaran daerah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Makassar berencana memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan validasi data secara disiplin, dan memastikan alokasi dana lebih tepat sasaran.
Zulkifly menambahkan, seluruh instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, dan BPJS Kesehatan perlu bersinergi agar tidak ada warga yang tertinggal dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar