Jakarta – integritas-news -- Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, berpendapat bahwa Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, Nusantara kemungkinan hanya akan menjadi kota tertentu.
"Saya pribadi melihat, suka nggak suka, mau nggak mau, memang Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota. Kemudian secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," ujar Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).
Bambang yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, telah menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Salah satu usulannya adalah pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities.
Twin Cities, menurut Bambang, adalah dua kota yang menjalankan fungsi secara hampir bersamaan. Ia mengatakan konsep ini menarik untuk diterapkan karena pemindahan ibu kota Indonesia tidak dapat dilakukan secara instan.
"Pada kurun waktu hingga 5 tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, nggak ujuk-ujuk boyongan. Saya kira enggak, saya kira akan ada gradual yang terjadi," tutur Bambang.
Ia memberi contoh Korea Selatan, yang memiliki dua ibu kota, Seoul dan Sejong, serta Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur sebagai penerapan konsep Twin Cities.
"Jadi ini sangat dimungkinkan prinsip di sini, tergantung skenarionya 5 tahun ke depan kota ini mau diapakan," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keputusan tersebut mungkin akan dibuat oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.
"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).
Terkait upaya menarik investor ke IKN, Bambang menyebutkan pentingnya merealisasikan proyek-proyek groundbreaking yang telah ada.
"Kalau dilihat dari angka-angka groundbreaking, itu kan komitmen ya. Kalau komitmen, itu jadi dulu aja," kata Bambang.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, dan restoran perlu diprioritaskan oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk menunjukkan kepada investor bahwa pemindahan ibu kota memang akan terjadi.
"Ada restoran, ada rumah sakit, tempat untuk rekreasi, fasilitas pendidikan, saya kira itu dulu yang memang harus dikejar oleh Otorita ke depannya sehingga nanti terbentuk ekosistemnya. Jadi pertanyaan investor tadi, yasudah yang ada dulu saja," tuturnya.
Bambang juga menyatakan pentingnya mempercepat pembangunan komunitas di Nusantara. "Kita lihat juga bagaimana membangun masyarakat di Nusantara itu lebih dipercepat atau diutamakan," imbuhnya.
Saat ini, berdasarkan catatan Bambang, telah dialokasikan Rp 83,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan IKN, ditambah Rp 58,4 triliun investasi dari pihak swasta, sehingga total proyek yang berjalan di IKN mencapai Rp 141,7 triliun.
"Dalam catatan kami sudah Rp 83,3 triliun alokasi dana APBN dari PUPR, ditambah yang sudah groundbreaking, mungkin hari ini ada groundbreaking tambahan, itu Rp 58,4 triliun. Jadi sekitar Rp 142 triliun sudah ada di sana," ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar