integritasnewsindonesia.com -- Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat menunjuk Malaysia sebagai mediator dalam sengketa perbatasan mereka, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, pada Minggu. Kesepakatan ini dicapai di tengah laporan bahwa kedua negara masih melancarkan serangan artileri di wilayah yang diperebutkan.
Mohamad Hasan menyatakan bahwa Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dan Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, dijadwalkan tiba di Malaysia pada Senin malam untuk pembicaraan lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa kedua negara telah mempercayakan Malaysia sepenuhnya sebagai penengah dan sepakat agar tidak ada negara lain yang turut campur dalam konflik ini.
Upaya diplomatik ini mengikuti usulan gencatan senjata dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Jumat, yang juga menjabat sebagai ketua ASEAN. Presiden AS Donald Trump menyebut pada Sabtu bahwa kedua pemimpin telah setuju untuk mengupayakan penghentian kekerasan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menghubungi para menlu dari Thailand dan Kamboja pada Minggu, mendesak agar ketegangan segera diturunkan dan menawarkan dukungan diplomatik dari pihak Amerika Serikat.
Dalam pernyataan resminya, Departemen Luar Negeri AS menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog lanjutan guna menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kontak dilakukan secara terpisah dengan Menlu Thailand Maris Sangiampongsa dan Menlu Kamboja Prak Sokhonn.
Pertempuran yang telah berlangsung selama empat hari ini menjadi yang paling parah dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir antara dua negara di Asia Tenggara tersebut. Hingga kini, lebih dari 30 orang dilaporkan tewas, termasuk 13 warga sipil Thailand dan 8 dari Kamboja. Lebih dari 200.000 penduduk dari wilayah perbatasan dilaporkan telah dievakuasi.
Social Media